Gawat! Kalsel Darurat Agraria, Akibat Amburadulnya Tata Kelola Wilayah?

WARTAKALSEL.COM: BANJARMASIN - Hari Tata Ruang Nasional 2017 yang diperingati setiap pada tanggal 8 November, HTRN 2017 ini mengambil tema “Tertib Tata Ruang untuk Kehidupan Lebih Baik” Hal ini seharusnya sejalan dengan konsep tata ruang di daerah, terutama di Kalimantan Selatan.

Di Propinsi Kalimantan Selatan misalnya menurut Kisworo Dwi Cahyono Direktur WALHI Kalimantan Selatan “Dari 13 Kabupaten/Kota, dengan Luas 3,75 Juta Ha dengan jumlah penduduk melebihi 4 juta jiwa, 50 % Wilayahnya sudah dikuasai ijin pertambangan dan perkebunan kelapa Sawit. (1.242.739 hektar (33 %) telah di bebani Izin Tambang dan 618.791 hektar (17 %) di bebani izin Perkebunan Kelapa Sawit.

“Bisa dikatakan Kalsel sedang darurat agraria atau darurat ruang,” tegasnya, Jumat (10/11/2017).

Hal senada dikatakan, Rizqi Hidayat Manager Data dan Kampanye Walhi Kalsel, pengrusakan ekosistem rawa gambut di Banua ini didukung regulasi seperti RTRWP Kalsel Nomor 9/Tahun 2015 ayat (1) huruf b yang menyatakan sekitar 1.255.721 hektar diperuntukkan bagi perkebunan yang tersebar di lima kabupaten yang juga merupakan kawasan rawa gambut nasional yang rawan kebakaran.

“Seharusnya pemerintah dapat belajar dari kejadian asap di tahun 2015 yang rata-rata penyebabnya terjadi di eksistem rawa gambut yang dalam penegakan hukumnya tidak menyentuh korporasi,” katanya.

Seharusnya, menurut Kisworo, Pemprov Kalsel harus mengubah model tata kelola pembangunan yang ada menjadi kebijakan yang pro kepentingan rakyat, menjaga bentang alam Kalsel dengan tak lagi memberi izin bagi kegiatan pertambangan batubara dan perkebunan sawit.

“Saatnya pemerintah lokal memahami, kita ini sedang darurat kejahatan korporasi dan darurat ruang. Karena itu, negara harusnya serius dan komitmen dalam penegakan hukum, membentuk pengadilan lingkungan untuk menjerat para perusak lingkungan.” Katanya.

Jika tak mengubah model tata kelola pembangunannya, maka Kalsel akan tertinggal dan dicap sebagai daerah yang tak mendukung upaya serius menghadapi dampak perubahan iklim. Apalagi hal ini semakin diperparah dengan masih terjadinya perampasan wilayah kelola rakyat, konflik agrarian, konflik tenurial(di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Tanah Laut, Banjar, Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan, Tabalong) dan pengrusakan lingkungan terhadap kekayaan bentang alam (landscape) Kalsel seperti sumber energi, hutan, ekisistem rawa gambut, ekosistem karst, ekosistem laut dan pulau-pulau kecil.

“Fakta ini menunjukkan buruknya model tata kelola wilayah dan pembangunan di Kalsel,” ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono.

Aktivis yang biasa di pangil Cak Kiss ini menambahkan “Walaupun Negara melalui Presiden Jokowi berkomitmen untuk program perhutanan sosial seluas 12,7 juta Ha dan 9 juta Ha untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Tapi di daerah seperti di Kalimantan Selatan masih belum maksimal bisa di laksanakan. Masih perlu perjuangan panjang terutama wilayah kelola rakyat di masyarakat adat Dayak Meratus dan wilayah kelola rakyat yang masuk dalam konsesi perusahaan.

” Tentu ini masih menjadi PR dan agenda besar yang harus segera di selesaikan oleh negara, karena salah satu faktor rakyat menjadi sejahtera adalah alat produksi yaitu salah satunya adalah tanah.

Menurut Cak Kiss “Selama puluhan tahun model pembangunan pemerintah yang berbasis ekstraksi kekayaan alam skala besar oleh korporasi terbukti menghasilkan bencana ekologis, ketimpangan dan kemiskinan, serta konfik sosial dan agraria.Sedangkan model kelola yang telah di terapkan Masyarakat Adat dan lokal sebelum NKRI merdeka sampai sekarang masih terbukti mampu bertahan dan bahkan kondisi lingkungannya masih lestari.

Masyarakat Adat Dayak Meratus, masyarakat lokal rawa gambut, nelayan tradisional selama ini telah melakukan praktek terbaik dalam pengelolaan ruang hidupnya.” Tata ruang harus mengakomodir dan mengakui wilayah kelola rakyat karena ini sesungguhnya menjadi benteng pertahananan untuk memproteksi wilayah hidup masyarakat dari ancaman industri ekstraktive seperti sawit, hutan tanaman industri, tambang maupun pembangunan infrastruktur skala besar yang justru mengancam keselamatan dan kesejahteraan hidup rakyat.

Wilayah kelola rakyat juga menjadi benteng pertahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman dan dampak perubahan iklim.

Karena itulah, WALHI Kalsel dalam advokasi lingkungan hidupnya menegaskan agar pemrop Kalsel segera me review RTRW Prop Kalsel, untuk :

1. Tata ruang wilayah harus di mulai dan berangkat dari desa, apalagi kita ketahui banyak desa terutama di Kalsel belum memiliki peta desa yang berkoordinat.

2. Wilayah kelola rakyat Masyarakat Adat Dayak Meratus dan masyarakat lokal rawa gambut, nelayan kecil/tradisional harus segera mendapat pengakuan dari negara dan pemerintah daerah

3. Tata ruang wilayah harus mampu melindungi rakyat kecil dan menjamin keselamatan rakyat dari ancaman krisis pangan dan dampak negatif perubahan iklim

4. Pemerintah harus komitmen stop ijin baru untuk perusahaan ekstraktif skala besar dan monokultur skala besar 5. Tata ruang wilayah harus berpijak dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan

 

idayusnita