Awal 2018, Pembangunan Jalan Tol Martapura-Batulicin Senilai Rp10,24 triliun Mulai Digarap

INDONESIASATU.CO.ID:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Achmad Sofiani mengungkapkan, pihaknya sudah melaksanakan proyek strategis di Kalsel sebesar 80 persen. Bahkan pada akhir tahun ini bisa terealisasi 95 persen, proyek itu tersebar di bina marga, cipta karya, dan sumber daya air.

“Kami mengingatkan kontraktor di Kalsel yang mengerjakan proyek APBD Kalsel segera menuntaskan kerjanya sesuai kontrak,” katanya usai acara Hari Bakti PU ke-72, di halaman Gubernur Kalsel, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Senin (4/12/2017).

Sofiani menjekaskan, anggaran 2017 Dinas PUPR Kalsel ada Rp 200 miliar, dibagi dalam beberapa bidang pembangunan fisik. Anggaran untuk tahun 2018, mencapai Rp 400 miliar.

“Kami juga akan membangun jalan tol dari Desa Bangkal, Kabupaten Banjar menuju Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah masuk tahapan perencanaan dengan penyusunan detail engineering design (DED). Awal 2018, proyek fisik pembuatan jalan sepanjang 160 kilometer bisa digarap,” kata mantan Kepala Dinas PU Tanbu ini.

Pembangunan jalan tol akan menggandeng investor guna meringankan biaya serta mengajak para penanam modal turut berkontribusi dalam pembangunan di Kalimantan Selatan. Setidaknya diperlukan dana hingga sebesar Rp 10,24 triliun untuk pembangunan jalan bebas hambatan dari Banjarbaru menuju Tanah Bumbu. Jalan tol pertama yang akan dibangun di Kalimantan Selatan tersebut panjangnya kaan mencapai 175 kilometer.

Ahmad Sofiani mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan ke kementerian pekerjaan umum untuk menbantu pembuatan detail engineering design (DED) jalan tol tersebut. Mengingat dana yang dimiliki pemerintah provinsi tidak mencukupi untuk pembuatan DED. Sofiani menjelaskan, setidaknya diperlukan dana hingga sebesar Rp 16 miliar rupiah, khusus untuk pembuatan DED jalan tol. Namun pemerintah provinsi hanya memiliki anggaran sebesar Rp 4 miliar saja.

Jika pemerintah provinsi menginginkan bantuan dari pemerintah pusat, maka pembuatan DED jalan tol ini harus dilakukan oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia menyebutkan pembangunan jalan tol sepanjang 175 kilometer yang menghubungkan kota Banjarbaru dan Tanah Bumbu inidipastikan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ke arah yang lebih baik.

Setidaknya jarak tempuh kedua wilayah dapat dipersingkat menjadi 3 jam saja dari sebelumnya sekitar 5 hingga 6 jam. Pemerintah provinsi berharap pembangunan jalan bebas hambatan ini sudah mulai dikerjakan pada tahun 2020 mendatang. Sementara, di DPRD Kalsel terkait pembangunan jalan bebas hambatan dari Banjarbaru ke Tanah Bumbu yang akan dibangun Pemprov sesuai visi dan misi gubernur Kalsel, H Sahbirin, menyatakan turut mendukung.

Terlebih, jalan bebas hambatan nanti dapat memacu pertumbuhan ekonomi khususnya bagi kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Riswandi, mengatakan jalan bebas hambatan ini harus didorong. Bahkan, jangan sampai hanya wacana. Apalagi pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan kota Banjarbaru dengan kabupaten Tanah Bumbu itu sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel.

"Jalan bebas hambatan ini kan nantinya sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Makanya harus kita dorong, terlebih setelah adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam Perda RPJMD Kalsel yang menyebutkan salah satunya adalah pembangunan jalan bebas hambatan," sebutnya.

Dengan terbangunnya jalan bebas hambatan nanti, akan menjadi meingkatkan tumbuhnya perekonomian. Saat ini Pemprov tengah melakukan persiapan penting dan pengkajian seperti melakukan detail engineering design pembangunan. Bahkan, jika selesai hasil kajian tersebut akan di persentasikan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan sokongan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Estimasi biaya untuk pembangunan jalan bebas hambatan yang memiliki panjang 175 KM itu diperkirakan mencapai Rp10,24 triliun. Estimasi itu meliputi detail engineering design (DED), pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi. "Sesuai pemaparan dari Bappeda Kalsel lalu, tak ada permasalah yang menghambat. Dan sejauh ini progress on the track," runutnya.

Disebutkan Riswandi, sesuai penjelasan dari Bappeda Kalsel lalu, progres jalan bebas hambatan Banjarbaru-Tanah Bumbu, tahun 2017 ini diawali studi DED tahun. Setelah tahun 2018 dilaukan pembebasan lahan dan pada tahun 2020 dimulai pembangunan konstruksi. Sehingga pada tahun 2022 mendatang diharapkan jalan sudah bisa beroperasi.

ida yusnita

Index Berita